Anggota Komisi III DPR RI Herman Hery mempertanyakan kehadiran 'kapolda swasta' yang menurut informasi mempunyai kemampuan mengatur pejabat setingkat Kasat (Kepala Satuan). Ia mengaku prihatin mendapat informasi ini dan meminta Kapolda melakukan klarifikasi.

"Akhir-akhir ini saya mendengar di Polda Metro Jaya ada semacam 'kapolda swasta'. Ada oknum bernama Idris yang bisa mengatur semua Kasat. Saya kaget, saya tidak tahu Idris ini anggota kepolian atau sipil. Ketika ada desas desus diluar, lebih baik kita tanya disini, apa benar ada?," tanyanya dalam RDP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/13).

Data yang diperolehnya menyebut ada kebijakan baru yang mengatur Surat Perintah Penangkapan, Surat Penetapan Tersangka semua ditarik ditandatangani oleh Dirkrimum. Baginya sulit membayangkan bagaimana pelayanan hukum kepada publik dengan cepat, kalau surat yang ditandatangani bertumpuk di meja seorang direktur.

"Karena dulu yang tanda tangan adalah Kasat. Jangan-jangan semua ditampung di Dirkrimum  dan disana diseleksi oleh si 'kapolda swasta'." Politisi FPDIP ini meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Putut Bagus Eko Bayuseno yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan informasi yang diperolehnya itu.

Pimpinan sidang, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin memutuskan persoalan 'kapolda swasta' tidak dapat dibahas pada RDP kali ini karena melenceng dari agenda utama tentang kesiapan pengamanan Ramadan dan Idul Fitri. "Kita bahas nanti saat rapat kerja dengan Kapolri," tegasnya.

Ketika dihubungi wartawan usai rapat Kapolda Irjen Pol. Putut Bagus Eko Bayuseno membantah informasi tersebut. "Tidak ada itu, saya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun," pungkas dia sambil berlalu. (iky)